Jakarta – Ketua Umum Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan, setidaknya ada empat tantangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bisa menyebakan kejahatan perbankan (fraud) meningkat. “Empat tantangan ini kalau tidak diantisipasi bisa menyebabkan peningkatan fraud,” kata Joko di Jakarta, Kamis (18/2).

Keempat tantangan tersebut yaitu, pertama, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan tersebut menurutnya akan meningkatkan persaingan antara BPR dan bank umum.

“Ini memicu persaingan tinggi, biasanya risiko juga akan terbuka ini memberi celah melempar kredit akhirnya enggak hati-hati, prudent-nya hilang, NPL naik, itu harus diantisipasi, supaya tidak terjadi kejahatan di liabilitas,” tambah Joko.

Tantangan kedua adalah kucuran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon Rp100 triliun dan bunga 9%. Kebijakan tersebut menurutnya juga akan memicu persaingan dalam penyaluran kredit dan bisa meningkatkan potensi fraud karena tidak hati-hati dalam pengucuran kredit oleh BPR.

“Tantangan ketiga adalah Laku Pandai, sekarang mungkin belum begitu berasa. Kita harus antisipasi, jangan sampai karyawan BPR nyambi jadi agen, nanti ribet, bank dalam bank. Satu sisi jadi tantangan bisnis tapi di dalam mitigasi fraud itu harus diantisipasi,” jelasnya.

Kemudian tantangan terakhir adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di satu sisi, MEA diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi. Sementara di sisi lain persaingan sumber dana dengan lembaga keuangan asing juga makin terbuka.

Namun begitu, Joko menyarankan agar BPR harus mengoptimalkan unit pengawasan serta fungsi pengawasan dalam mengantisipasi kejahatan perbankan. “Internal audit awasi, makanya jangan berhemat soal pengawasan kalau sudah fraud biaya lebih mahal, apalagi kalau kena kasus hukum,” tukas Joko.

Namun begitu, sebagai otoritas pengawasan perbankan, OJK telah menyiapkan berbagai kebijakan tahun ini untuk memperkuat peran BPR. Berbagai aturan tersebut akan mengatur pembagian BUKU (BPRKU), transformasi LKM menjadi BPR, ketentuan untuk BKD, dan standar pokok IT buat BPR. Direktur Penilaian dan Pengaturan BPR OJK Ayahandayani mengatakan, otoritas akan mengatur soal permodalan dengan BPRKU yang sudah masuk dalam rancangan aturan atau RPOJK tahun ini. Dengan aturan tersebut, OJK akan mendorong BPR memperkuat modalnya untuk penguatan kelembagaan dan modal kerja.

“Aturan BPRKU akan memperjelas syarat BPR yang bisa melakukan e-bangking, menambah cabang, atau bisa keluar sedikit keluar wilayah provinsi. Sekarang masih banyak aturan yang belum jelas untuk BPR. Tahun ini diharapkan akan ada tiga POJK baru untuk BPR,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

Pihaknya juga ingin menetapkan pokok standar inti IT buat BPR, sehingga dapat lebih maju dalam pelayanan. Kemampuan dan infrastruktur IT sangat penting khususnya bagi BPR yang ingin menjalankan layanan Laku Pandai dari OJK. “Untuk IT akan dibedakan setiap BPR, seperti buat yang harus punya backup sistem ataupun tidak. Kami akan undang ahli IT juga sehingga lengkap. Standar sebelumnya yang ada masih agak tinggi dan kami coba revisi,” ujar dia.

Ketiga RPOJK yang disiapkan yakni tentang sertifikasi kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat berprinsip Syariah (BPRS), RPOJK mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti, dan RPOJK soal pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi Badan Kredit Desa yang dinyatakan statusnya sebagai BPR.

Sejak 2004 tercatat ada 11 BPR yang dicabut izin usahanya dan sembilan di antaranya karena aktivitas fraud. “Terkait manajemen risiko dan sertifikasi bagi direksi dan komisaris merupakan hal baru bagi BPR. Sebelumnya tidak diatur, BPR harus sadar risiko apa yang mungkin muncul bagi operasional ataupun likuiditas,” ujar dia.

sumber: http://www.neraca.co.id/article/65765/empat-tantangan-kejahatan-perbankan-di-bpr

Jumat, 19/02/2016