Program Inovasi Desa dibangun melalui dua level inovasi/kebaruan, yaitu praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Dua unsur itu diyakini akan memberi kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Program Inovasi Desa menjawab kebutuhan desa-desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif dalam penggunaan Dana Desa secara tepat dan efektif.

Sumber: http://inovasidesa.or.id/

Program Inovasi Desa Bidang Kewirausahaan-2

Pemdes Wlahar Wetan telah mempresentasikan rencana tindak lanjut dengan menggelar FGD menyikapi rencana action plan pengelolaan Badan Kredit Desa (BKD) ke berbagai desa-desa di Banyumas agar dikerjasamakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama di unit-unit mikro melalui satu pintu manajemen bersama.

“Hal ini dinilai lebih sangat realistis dalam bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dibandingkan harus turun kasta ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM),”

Karena, kekuatan pada pola Bumdes Bersama (BUMDESMA) untuk menjadikan PT. BPR BKD dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bisa dilalui dengan komitmen konsolidasi neraca aset bersama desa-desa. Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti serta kualitas aset produktif akan lebih berpeluang dengan pangsa pasar tingkat kawasan nantinya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dijelaskan bahwa modal inti minimum BPR yang harus dipenuhi minimal sebesar Rp. 6 miliar di tahap pertama tahun 2019.

Dalam persiapan action plan di tahun 2016, narasumber Kikis Kirwono berharap, bahwasanya lembaga ini agar lebih maju. Bahwa Badan Kredit Desa di masa depan dimaksudkan untuk menuju kemandirian desa. Saat akumulasi kapital tercapai, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan dalam akses dana dan pendanaan kegiatan. Masyarakat tidak perlu lagi terlalu bergantung, mengemis dan menunggu “kebaikan hati” pemerintah. Kemandirian menjadi tujuan utama, tegasnya.

Oleh karena nya, perkembangan paska transformasi BKD ini jadikan sebagai muara berbagai ide dan kreatifitas desa. Selama pemenuhan itu tidak keluar dari pemberdayaan masyarakat, lakukan saja. Visi pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, menjadi prioritas utama.

ini berarti selain telah di akuinya kelayakan operasional BKD selama berpuluh-puluh tahun pada wilayah desa-desa di kabupaten Banyumas, persyaratan tersebut tentu akan terpenuhi oleh kerjama antar pemerintah desa. Dengan tujuan yang lebih tinggi yakni menjadikan basis lembaga keuangan perbankan tingkat desa ini semakin eksis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat desa.

Kedepannya dengan telah menerapkan teknologi dan sistem perbankan Badan kredit Desa sebagai bentuk persiapan pemenuhan manajemen kelayakan seperti halnya perbankan pada umumnya.